PWRI Bogor Raya mendukung GM FKPPl dan KADIN Kab Bogor Giat Bhakti Sosial Peduli Lingkungan Hidup

BOGOR- Rohmat Selamat, SH, M.Kn Ketua PWRI Bogor Raya Bersama GM FKPPl Kab.Bogor melakukan kegiatan  Bhakti Sosial Peduli Lingkungan Hidup, di gelar didaerah aliran Sungai Cisadane, Desa putat nutug Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.Kamis(17/2/2022)

kegiatan ini terselenggara mulai pukul 09 :00 WIB, Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional dan Hari Pembela Tanah Air (PETA). Yang dihadiri Forkopimda Bogor, perwakilan tokoh masyarakat dan media.

Rohamat mengatakan" Kami PWRI Bogor Raya bersama dengan pengurus dan anggota mengapresiasikan  GM FKPPI Kabupaten Bogor untuk menanam bambu di wilayah aliran sungai cisadane desa putat nutug,terima kasih kepada ketua roses yang telah membawa organisasi ke arah yang lebih baik untuk nusa dan bangsa,"ujarnya. 

Semoga organisasi GM FKPPI terus bisa konsisten menjadi organisasi yang bermanfaat berdaya guna untuk masyarakat, bangsa dan negara,"pungkasnya. 

Mbah Kasdi Botak

Syukuran Gedung Baru, UPT Infrastruktur Pengairan Wilayah IV Leuwiliang, Undang Toga, Tomas Dan Wartawan

 

CIAMPEA= Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) , UPT Infrastruktur Pengairan Wilayah IV Leuwiliang menggelar acara syukuran peresmian Gedung Baru di desa Cinangka kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, Jum'at (04/02/2022)

Acara syukuran digelar dipimpin Ustad setempat seluruh pegawai memanjatkan doa dan syukur, atas dibangunnya Gedung  UPT Infrastruktur Pengairan Wilayah IV Leuwiliang  yang bisa lebih baik dalam melayani masyarakat kedepannnya.

Kepala UPT Ruddy Supandi dalam sambutannya menyampaikan, banyak terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir di acara syukuran gedung baru UPT Infrastruktur Pengairan Wilayah IV Leuwiliang 

Masih kata Ruddy, berharap dengan gedung baru ini dapat memberikan suasana kerja yang baru, penuh semangat guna meningkatkan kinerja .

Hadir dalam acara tersebut, Kepala UPt dan jajarannya Kepala desa Cinangka Oman. tokoh masarakat dan tokoh agama serta sedikitnya 30 wartawan turut dalam peliputan

Mbah Kasdi Botak

Ade Yasin Secara Simbolis Serahkan 116 315 Sertifikat Tanah Program PTSL

CIBUNGBULANG – Penyerahkan sertifikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat Kabupaten Bogor secara simbolis kepada 173 orang penerima di Kecamatan Cibungbulang, Kamis 03/01/2022.

Bertempat di gudang manggis desa suka maju kecamatan Cibungbulang dihadiri langsung oleh Bupati Bogor ( Ade Yasin ), FORKOMPINDA, yang menyerahkan langsung secara simbolik sertifikat tanah kepada masyarakat.

Dari realisasi di seluruh Kabupaten Bogor tahun 2021 sebanyak 116. 315 bidang Sertipikat Hak atas Tanah (SHT) dan sebanyak 142.954 Peta Bidang Tanah (PBT) yang akan ditindaklanjuti dengan penerbitan sertipikat tanah yang tersebar di 37 desa dari 10 kecamatan.

Saya meminta Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk berperan aktif sukseskan program PTSL bekerjasama dengan unsur Forkopimcam, para Ketua RT/RW dan Tokoh Masyarakat.

Ade Yasin menegaskan “Saya berpesan kepada seluruh unsur yang bertugas agar memproses sesuai ketentuan, jangan memberatkan masyarakat dan harus transparan, guna menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.

Insya Allah semua desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor akan memperoleh pensertifikatan tanah melalui program PTSL baik dengan APBN maupun APBD yang diberikan secara bergiliran. Mohon bersabar dan doakan tidak ada kendala apapun”, Tegasnya.

Sementara itu menurut ketua APDESI kecamatan Cibungbulang Subhan. S.I.P Alhamdulillah di kecamatan Cibungbulang sudah 6 desa yang sudah melaksanakan program PTSL.

Sisanya tinggal 9 desa mudah mudahan di tahun berikutnya dari 6 desa, untuk desa situ Ilir data yang sdh diajukan sekitar 1200, berkas yang sudah diajukan Alhamdulillah sekitar 900 sertifikat sudah tercetak dan barusan tadi di serahkan ke warga secara simbolis 25 sertifikat.

Mudah mudahan dengan adanya program ini kedepannya tidak ada lagi sengketa sengketa tanah di wilayah situ Ilir.

Ketika ditanya terkait program PTSL terutama mengenai pembiayaan pembuatan sertifikat yang sering menjadi penyebab polemik di masyarakat.

menurutnya “tetap yang menjadi patokan utama adalah surat keputusan bersama tiga menteri ( SKB ), namun prakteknya di sesuaikan dengan hasil musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat, yang penting tidak membebani masyarakat,

Dengan anggaran 150 ribu itu tidak mencukupi, karena banyak hal hal lain yang tidak tercover dengan biaya sebesar 150 ribu, dan hal ini sudah di sampaikan ke pihak BPN,” tegasnya.

mBah Kasdi Botak